nusakini.com--Di tengah melambatnya ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia justru merangkak naik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2016 mencapai angka 5,02 persen atau naik dari angka pertumbuhan sebelumnya 4,88 persen. Prosentase pertumbuhan tersebut membawa Indonesia duduk di posisi ketiga pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia setelah Tiongkok dan India. 

Di tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi terus meningkat. Berbagai lembaga seperti Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia bertengger diangka 5,0 persen sampai 5,4 persen, IMF 5,1 persen, World Bank 5,3 persen, dan consensus forecast sebesar 5,2 persen. 

Pertumbuhan ekonomi tentu tidak bisa dilepaskan dari kondisi ketenagakerjaan yang menjadi motor penggerak perekonomian. Indonesia berpotensi besar untuk menjadi negara ekonomi terbesar ketujuh di dunia tahun 2030 jika mampu menyediakan 113 juta tenaga kerja terampil. Namun, kemampuan penyediaan tenaga kerja terampil tersebut tentu bertalian erat dengan kondisi angkatan kerja kita saat ini. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi angkatan kerja Indonesia kurang menguntungkan. Sebab, dari total jumlah angkatan kerja nasional sebanyak 125 juta, terdapat 74,1 juta orang atau hampir 60 persennya merupakan lulusan SD-SMP. Oleh karena itu, ketenagakerjaan kita tidak boleh lagi menjadi isu marjinal apabila ingin memajukan perekonomian. Menyadari hal tersebut, di era Presiden Jokowi ini isu ketenagakerjaan, khususnya isu peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, sudah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan perekonomian. 

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen di tahun 2017, diharapkan tingkat pengangguran berangsur turun dari angka 5,61 persen menjadi 5,37 persen dan kebutuhan tenaga kerja secara keseluruhan diharapkan mencapai 120,25 juta orang. Berdasarkan data Rencana Tenaga Kerja Nasional 2015-2019 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, tiga sektor yang paling banyak membutuhkan tenaga kerja adalah pertanian, perdagangan, dan industri. 

Untuk itu, dalam rangka memastikan prospek ketenagakerjaan berjalan ke arah yang lebih baik, Kemnaker menggagas sejumlah program prioritas untuk meningkatkan akses dan mutu pelatihan kerja serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri. 

Di tahun 2017 Kemnaker meluncurkan sejumlah program prioritas meliputi program reorientasi, revitalisasi, dan rebranding balai latihan kerja (BLK) atau akrab disingkat 3R, program pemagangan di perusahaan, serta program Desa Migran Produktif (Desmigratif).

Program 3R merupakan upaya konkret Kemnaker untuk menjawab tantangan tidak berpihaknya kondisi angkatan kerja yang didominasi berpendidikan rendah, dan banyaknya masyarakat yang belum memahami peran, fungsi dan manfaat BLK. Sehingga perlu adanya upgrading BLK untuk menjawab tantangan tersebut. Hasilnya BLK akan mampu memfasilitasi angkatan kerja yang membutuhkan pelatihan untuk mengembangkan kompetensinya sesuai kebutuhan pasar kerja di daerah masing-masing maupun dalam skala nasional dan internasional. 

Revitalisasi BLK menitikberatkan pada upaya pemerintah untuk mengembalikan fungsi BLK dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang ingin meningkatkan kompetensi. Adapun variable yang harus ditingkatkan meliputi SDM pengelola lembaga dan tenaga instruktur sebagai pelatih, sarana dan prasarana pelatihan, tata kelola balai, standar kompetensi dan program pelatihan, sistem pendanaan, kemitraan dengan dunia industri dan dunia usaha. 

Sedangkan reorientasi BLK bertujuan untuk mengarahkan program-program pelatihan di BLK agar fokus pada kebutuhan pasar kerja dan dilaksanakan dengan masif. Dua hal tersebut dilengkapi dengan rebranding BLK sebagai upaya untuk membangun image BLK sebagai solusi bagi individu-individu yang ingin mendapatkan pekerjaan layak. Rebranding ini dilakukan melalui publikasi kinerja BLK kepada masyarakat. 

Kemnaker telah membagi fokus jurusan tertentu pada 3 balai besar dengan rincian Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi difokuskan untuk pengembangan pelatihan kejuruan elektronika dan teknologi informasi, BBPLK Bandung difokuskan pada kejuruan manufaktur dan otomotif, sedangkan BBPLK Serang difokuskan pada kejuruan las dan listrik. Kemnaker juga sedang mengkaji fokus kejuruan prioritas bagi BLK unit pelatihan terpadu pusat yang lain dan BLK unit pelatihan terpadu daerah yang berbasis potensi perekonomian masing-masing. 

Pada Desember tahun lalu, Kemnaker juga sudah mendeklarasikan program pemagangan nasional tahun 2017. Kemnaker berhasil menggandeng 2.648 perusahaan di kawasan industri yang terdiri atas 1.776 perusahaan sektor manufaktur, 200 perusahaan sektor pariwisata, 12 perusahaan sektor perbankan, 411 sektor kelautan dan perikanan, 30 perusahaan teknologi informasi dan komunikasi, serta 219 perusahaan sektor ritel. 

Dengan mengikuti program pemagangan yang sistematis, peserta magang dapat memperoleh pengalaman kerja yang lebih praktikal dan tersertifikasi kompetensi, sehingga alumni peserta magang dapat lebih cepat terserap pasar kerja. Untuk itu, Kemnaker mengimbau kepada dunia industri untuk menyerap tenaga kerja kompeten tersertifikasi dan tidak lagi hanya terfokus pada melihat ijazah atau latar belakang pendidikan formalnya saja. 

Tak hanya program 3R dan pemagangan saja, Kemnaker juga turun ke desa-desa kantung TKI untuk meningkatkan pelayanan dan melindungi tenaga kerja sejak dari desa melalui program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Program ini mengantongi 4 butir agenda utama meliputi; pertama, membangun pusat layanan migrasi dimana setiap warga desa yang akan berangkat ke luar negeri mendapatkan pelayanan di balai desa melalui peran dari pemerintah desa. Kedua, kegiatan usaha produktif yang dimaksudkan untuk membantu keluarga TKI yang bekerja di luar negeri agar memiliki keterampilan dan kemauan untuk membangun usaha-usaha produktif. 

Ketiga, kegiatan dalam bentuk community parenting dimana anak-anak TKI diasuh bersama-sama oleh masyarakat dalam suatu pusat belajar-mengajar. Keempat, penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dalam bentuk koperasi usaha. Koperasi usaha produktif ini tentunya juga bisa menjadi inisiatif bersama dari masyarakat yang akan didukung oleh pemerintah. 

Tentunya program ketenagakerjaan yang dicanangkan pemerintah tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dan partisipasi aktif kalangan Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Masyarakat pada umumnya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menggeser program ketenagakerjaan dari isu marjinal menjadi isu tengah yang mendapat perhatian dari semua pihak. (p/ab)

Share Tweet Google+ Pinterest